Profil Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup Hasil Reshuffle April 2026, Mantan Aktivis ITB

Prabowo Subianto telah meresmikan pelantikan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup di Istana Negara pada Senin, 27 April 2026. Penunjukan ini merupakan bagian dari perombakan kabinet di mana ia menggantikan Hanif Faisol Nurofiq yang beralih tugas menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Nama Jumhur Hidayat sebenarnya sudah cukup dikenal luas di pemerintahan karena sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Kepala BNP2TKI hingga masa jabatan berakhir pada 2014. Pengalamannya yang panjang di birokrasi ini dipadukan dengan latar belakangnya yang kuat sebagai seorang penggerak isu-isu kerakyatan di Indonesia.

Rekam Jejak sebagai Aktivis Kampus dan Buruh

Jumhur Hidayat lahir di Bandung pada 18 Februari 1968 dan mulai menempa jiwa kepemimpinannya sejak menjadi mahasiswa di Jurusan Teknik Fisika, Institut Teknologi Bandung. Selama masa kuliahnya, ia sangat vokal menentang kebijakan rezim Orde Baru hingga sempat mendekam di penjara pada rentang tahun 1989 sampai 1992.

Setelah melewati masa tahanan, ia tetap konsisten di jalur pergerakan buruh serta politik dan akhirnya menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Nasional. Ia kemudian melanjutkan studi pascasarjana dan berhasil meraih gelar Magister Sosiologi dari Universitas Indonesia pada tahun 2013 yang memperkuat pemahamannya tentang dinamika sosial.

Hingga saat ini, Jumhur masih memegang posisi strategis sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) untuk periode kepengurusan 2022-2027. Dedikasinya terhadap perlindungan tenaga kerja telah menjadi fokus utamanya selama bertahun-tahun, termasuk keterlibatannya dalam pendirian beberapa partai politik di tanah air.

Konsistensi dan Mandat Baru di Lingkungan Hidup

Karier birokrasinya mencapai puncak saat dipercaya memimpin BNP2TKI selama periode 2007-2014 dengan orientasi utama pada perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Namun, sikap kritisnya tidak luntur karena ia sempat kembali berurusan dengan hukum pada 2020 akibat keterlibatannya dalam gerakan KAMI saat menolak UU Cipta Kerja.

Meskipun memiliki sejarah sebagai kritikus kebijakan pemerintah yang cukup keras, kini ia diberikan tanggung jawab besar untuk mengelola sektor lingkungan hidup di level nasional. Penunjukan ini membawa harapan baru agar idealisme yang dimilikinya dapat disinergikan dengan kebijakan pelestarian alam serta keberlanjutan lingkungan di bawah pemerintahan saat ini.

Pihak KSPSI melalui sebuah pernyataan video berharap agar Jumhur Hidayat tidak meninggalkan nilai-nilai idealisme buruh meskipun kini telah menduduki posisi menteri. Profil perjalanannya dari seorang aktivis kampus hingga menjadi pejabat negara mencerminkan dinamika panjang karir politik dan sosialnya di Indonesia.