Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) tengah merencanakan langkah strategis untuk menutup sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak lagi sejalan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi nasional. Rencana ini memicu perhatian luas dari masyarakat dan kalangan akademisi karena dianggap akan membawa perubahan besar pada peta pendidikan tinggi di tanah air.
Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, mengimbau agar pihak perguruan tinggi memiliki kesediaan jika nantinya terdapat prodi di institusi mereka yang harus dihentikan operasionalnya. Dalam forum Simposium Nasional Kependudukan 2026, ia menegaskan perlunya kebijakan bersama dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) serta para rektor.
Sorotan Pengamat Terhadap Risiko Kebijakan
Indra Charismiadji, pemerhati sekaligus praktisi pendidikan dari Vox Populi Institute Indonesia, memberikan catatan kritis mengenai risiko besar yang mungkin muncul dari rencana penutupan prodi tersebut. Meskipun ia sepakat bahwa sinkronisasi antara dunia akademik dan kebutuhan lapangan kerja adalah hal yang krusial, ia mengingatkan agar langkah ini tidak diambil secara terburu-buru.
Indra menekankan bahwa meskipun data dari World Economic Forum dan McKinsey Global Institute mengonfirmasi adanya disrupsi pekerjaan secara global, pemerintah harus memiliki landasan yang kuat. Ia mempertanyakan transparansi kajian akademis yang digunakan untuk menentukan kelayakan sebuah program studi untuk dipertahankan atau dihapuskan oleh kementerian terkait.
Kekhawatiran utama yang muncul adalah apabila kebijakan strategis ini hanya didasarkan pada selera birokrasi sesaat tanpa adanya parameter yang objektif dan jelas. Jika hal ini terjadi, dikhawatirkan akan muncul persaingan yang tidak sehat di antara perguruan tinggi, terutama dalam upaya memperebutkan calon mahasiswa baru demi bertahan hidup.
Pentingnya Peta Jalan Industri dan Talenta
Pemerintah seharusnya menjadikan Peta Jalan Talenta 2045 sebagai kompas utama sebelum memutuskan untuk menutup akses terhadap bidang ilmu tertentu di universitas. Indra mempertanyakan bagaimana pemerintah bisa menutup pintu pengembangan ilmu pengetahuan tanpa memiliki gambaran jelas mengenai struktur industri yang ingin dibangun dalam dua dekade mendatang.
Dibutuhkan kolaborasi lintas sektoral yang kuat untuk memetakan industri masa depan agar pengembangan sumber daya manusia melalui prodi di kampus bisa selaras dengan kebutuhan. Penutupan prodi tanpa visi pembangunan industri yang jelas diibaratkan seperti menebang pohon tanpa memiliki rencana matang untuk menanam kembali tunas yang baru.
Tantangan pada Sektor Sains dan Teknologi
Indra memberikan contoh pada bidang Biologi Maritim yang seharusnya menjadi keunggulan kompetitif bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, namun seringkali lulusannya sulit terserap pasar. Masalah utamanya bukan sekadar pada kurikulum kampus, melainkan pada ketiadaan ekosistem industri yang disiapkan oleh negara untuk menampung para ahli di bidang tersebut.
Banyaknya program studi yang dianggap tidak relevan dinilai sebagai dampak langsung dari absennya visi industri jangka panjang dari pihak pemerintah sendiri. Sangat disayangkan jika sebuah prodi ditutup hanya karena lulusannya tidak terserap, sementara pemerintah tidak berupaya membangun industri yang relevan dengan disiplin ilmu tersebut.
Perguruan Tinggi Bukan Sekadar Pabrik Tenaga Kerja
Kritik tajam juga diarahkan pada pergeseran peran perguruan tinggi yang kini seolah dipaksa hanya menjadi lembaga pelatihan kerja demi memenuhi kebutuhan pasar jangka pendek. Indra menegaskan bahwa hakikat sejati dari pendidikan tinggi adalah sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan peradaban bangsa.
Kemdiktisaintek didesak untuk tidak lagi memandang kampus sebagai pabrik yang mencetak buruh, melainkan sebagai tempat lahirnya para inovator di era Society 5.0. Pemerintah diminta lebih fokus pada reformasi kurikulum yang mampu mencetak manusia cerdas sebagai pengendali teknologi, bukan sekadar tenaga kerja yang menjalankan mesin.
