Rencana penutupan program studi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) sedang menjadi sorotan berbagai pihak. Salah satunya adalah Achmad Hidayatullah, pakar pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), yang mengingatkan perlunya kajian mendalam sebelum keputusan tersebut diambil.
Ia menekankan bahwa keputusan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menghasilkan kebijakan yang keliru, mengingat ini merupakan isu fundamental dalam pendidikan di Indonesia. Achmad mengkritisi pernyataan Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Prof Badri Munir Sukoco, SE, MBA, PhD, yang menyebutkan adanya oversupply lulusan di prodi pendidikan.
Menurutnya, merumuskan masalah sebagai sekadar kelebihan lulusan merupakan hal yang problematis, karena kondisi di lapangan menunjukkan hal lain. "Realita yang ada belum tentu berbanding lurus dengan jumlah lulusan yang dihasilkan," ujarnya sebagaimana dilansir dari laman resmi Umsura pada Senin (27/4/2026).
Achmad meminta agar pemerintah lebih fokus pada ketimpangan distribusi lulusan. Ia mengingatkan, jangan sampai lulusan prodi pendidikan yang paling banyak justru menjadi kambing hitam atas masalah tersebut.
Fakta menunjukkan bahwa Indonesia masih kekurangan guru di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), di mana mereka masih bergantung pada bantuan dari TNI dan Polri. Achmad lebih lanjut menegaskan bahwa fungsi universitas tidak terbatas pada penyediaan tenaga kerja.
Ia menjelaskan bahwa peran perguruan tinggi seharusnya meliputi produksi pengetahuan, refleksi kritis, dan penggerak peradaban. Jika kebijakan tersebut diterapkan, banyak bidang ilmu yang tidak terkait langsung dengan industri akan terpinggirkan.
Achmad menambahkan bahwa mereduksi peran universitas menjadi sekadar 'pabrik tenaga kerja' adalah berbahaya. Ia khawatir pendidikan akan mengalami kapitalisasi yang tidak menguntungkan bagi masyarakat.
Di akhir, Achmad menilai bahwa penutupan program studi bukanlah solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi. Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut hanya akan menjadi pengalihan masalah dan bukan solusi nyata.
Jika pemerintah belum mampu menjamin kesejahteraan dan profesionalitas guru, serta belum dapat menciptakan lapangan kerja yang optimal, perbaikan sistem yang ada haruslah jadi prioritas, bukan hanya mengurangi sumber daya manusia yang penting bagi masa depan pendidikan.
