Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, memberikan klarifikasi tegas terkait isu penutupan Jalan Diponegoro di Bandung yang dipicu oleh rencana penataan kawasan Gedung Sate. Ia menjelaskan bahwa akses tersebut tidak akan ditutup sepenuhnya, melainkan hanya akan mengalami pengalihan arus guna menciptakan pola jalan melingkar yang lebih terintegrasi.
KDM menegaskan bahwa skema baru ini bertujuan agar jalan tidak lagi membelah area antara Lapangan Gasibu dan Gedung Sate secara langsung. Hal ini disampaikan saat ia melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kabupaten Bandung pada Senin (20/4) untuk meluruskan informasi yang beredar di tengah masyarakat.
Respons Terhadap Petisi Masyarakat
Pernyataan gubernur tersebut muncul sebagai jawaban atas adanya petisi penolakan revitalisasi Jalan Diponegoro yang sempat menjadi perbincangan publik. Dedi menilai kekhawatiran masyarakat muncul karena adanya kesalahpahaman terhadap detail teknis rencana penataan kawasan yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah provinsi.
Ia juga menjamin bahwa pengalihan arus lalu lintas tersebut tidak akan langsung diberlakukan dalam waktu dekat ini. Kebijakan rekayasa lalu lintas baru tersebut baru akan diterapkan setelah seluruh infrastruktur pendukung selesai dibangun dan dinilai siap untuk digunakan oleh publik.
Tujuan Penataan Kawasan
Menurut Dedi, selama pembangunan kawasan belum rampung sepenuhnya, jalur yang ada saat ini tetap bisa dilintasi seperti biasa. Fokus utama dari penataan ini adalah menghadirkan ruang publik yang jauh lebih tertib serta memberikan kenyamanan ekstra bagi masyarakat tanpa memutus akses ke area tersebut.
Gubernur memandang kawasan Gedung Sate memiliki peran krusial sebagai pusat kegiatan warga, sehingga setiap perubahan harus dilakukan secara matang dan bertahap. Rekayasa lalu lintas yang dirancang juga diharapkan mampu menekan angka kemacetan sekaligus meningkatkan faktor keselamatan bagi setiap pengguna jalan.
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh tahapan proses penataan ini tidak akan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap mobilitas masyarakat sehari-hari. Dengan demikian, Dedi Mulyadi kembali menekankan bahwa rencana ini murni merupakan penyesuaian arus lalu lintas demi mendukung tata ruang kota yang lebih berkualitas.
