Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 telah menyiapkan serangkaian sanksi tegas bagi para peserta yang terbukti melakukan kecurangan selama pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Langkah drastis yang mencakup sanksi administratif hingga ancaman pidana ini diambil berdasarkan evaluasi berbagai kasus kecurangan pada tahun-tahun sebelumnya.
Praktik ilegal seperti penggunaan jasa joki ujian hingga pemasangan perangkat elektronik tersembunyi seperti "earpiece" di telinga menjadi sorotan utama panitia tahun ini. Pengawasan ketat diterapkan untuk menjamin integritas seleksi dan memberikan keadilan bagi seluruh calon mahasiswa yang mengikuti proses ujian secara jujur.
Prosedur Pelaporan dan Diskualifikasi
Rina Rahmawati selaku Penanggungjawab UTBK SNBT di Rumpun Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia menyatakan bahwa setiap temuan kecurangan akan segera dicatat secara resmi dalam berita acara pelaksanaan ujian. Laporan tersebut nantinya diteruskan ke pusat penerimaan mahasiswa baru atau pusat UTBK terkait untuk diproses lebih lanjut guna menentukan jenis sanksi yang dijatuhkan.
Pihak pusat UTBK memegang wewenang penuh dalam memutuskan status kepesertaan bagi mereka yang kedapatan melanggar aturan main ujian. Keputusan sanksi ini bersifat final dan didasarkan pada bukti otentik yang ditemukan oleh pengawas di lapangan selama masa ujian berlangsung.
Sanksi Masuk Daftar Hitam (Blacklist)
Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB 2026, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, menegaskan bahwa peserta yang terbukti menggunakan jasa joki atau alat bantu ilegal dipastikan akan masuk dalam daftar hitam. Konsekuensi langsung dari tindakan ini adalah pencoretan nama peserta secara otomatis dari seluruh proses seleksi jalur masuk perguruan tinggi negeri.
Tidak hanya dilarang mengikuti seleksi nasional pada tahun berjalan, beberapa perguruan tinggi negeri bahkan akan menutup akses bagi pelaku kecurangan secara permanen di masa mendatang. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga martabat dunia pendidikan tinggi di Indonesia dari tindakan tidak terpuji.
Ancaman Sanksi Pidana
Selain sanksi administratif dan pencekalan, para pelaku kecurangan dalam UTBK juga menghadapi ancaman hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Eduart Wolok mengungkapkan bahwa pada kasus tahun lalu, oknum yang terlibat dalam praktik curang telah diproses secara hukum oleh pihak kepolisian.
Tindakan tegas juga menyasar pihak internal jika ditemukan adanya kerja sama antara peserta dengan oknum panitia di pusat UTBK untuk memanipulasi hasil ujian. Panitia tidak segan untuk melakukan pemecatan serta melaporkan pihak-pihak yang terlibat ke ranah hukum demi menjaga marwah sistem seleksi mahasiswa baru.
Ringkasan Sanksi Pelanggaran UTBK 2026
| Jenis Pelanggaran | Sanksi Administratif | Sanksi Hukum/Lanjutan |
|---|---|---|
| Penggunaan alat bantu elektronik | Diskualifikasi dan masuk daftar hitam (blacklist) | Dilaporkan ke pihak kepolisian |
| Penggunaan jasa joki ujian | Pencoretan dari proses SNPMB | Proses pidana jalur hukum |
| Kolusi dengan oknum panitia | Pemecatan bagi oknum yang terlibat | Pelaporan ke ranah hukum pidana |
| Pemalsuan identitas (KTP palsu) | Pembatalan status kepesertaan | Proses hukum oleh kepolisian sektor setempat |
