Dinas Pendidikan DKI Jakarta secara resmi mengumumkan rencana pembukaan pendaftaran bagi 11 sekolah swasta gratis untuk tahun ajaran 2026/2027 mendatang. Proses pendaftaran ini dijadwalkan mulai berlangsung pada Juni 2026 melalui skema Sistem Penerimaan Murid Baru atau Pendaftaran Peserta Didik Baru (SPMB/PPDB) tahun tersebut.
Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat, Agus Ramdhani, menjelaskan bahwa inisiatif sekolah swasta gratis ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang setara. Program ini diharapkan mampu memfasilitasi lebih banyak siswa agar bisa mengenyam pendidikan bermutu tinggi dalam lingkungan belajar yang lebih kondusif.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyeleksi 11 institusi pendidikan swasta yang berlokasi di wilayah kerja Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Fokus pemilihan sekolah gratis ini diprioritaskan bagi wilayah kelurahan yang saat ini belum memiliki fasilitas sekolah negeri untuk warganya.
Syarat dan Daftar Sekolah Swasta Gratis
Penentuan sekolah yang masuk dalam program ini didasarkan pada Kepgub Nomor 312 Tahun 2026 dengan kriteria ketat seperti kepemilikan izin pendirian resmi dan status akreditasi nasional. Selain itu, sekolah tersebut harus tercatat sebagai penerima dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah pusat secara berturut-turut selama tiga tahun terakhir.
| No | Nama Sekolah Swasta Gratis | Tingkat/Jenis Jenjang |
|---|---|---|
| 1 | SLB B-C Alfiany | Sekolah Luar Biasa |
| 2 | SLB B-C Kasih Bunda | Sekolah Luar Biasa |
| 3 | SLB C Bina Insan Kamil | Sekolah Luar Biasa |
| 4 | SMP Garuda | Menengah Pertama |
| 5 | SMP Melania I | Menengah Pertama |
| 6 | SMP Muhamadiyah 32 | Menengah Pertama |
| 7 | SMP Cindera Mata Indah | Menengah Pertama |
| 8 | SMA Lamaholot | Menengah Atas |
| 9 | SMKS Citra Utama | Menengah Kejuruan |
| 10 | SMKS Permata Bunda | Menengah Kejuruan |
| 11 | SMKS Benteng Gading Jakarta | Menengah Kejuruan |
Dinas Pendidikan Jakarta menargetkan agar program ini dapat menghapus kendala biaya pendidikan bagi anak-anak di wilayah yang kekurangan sekolah negeri. Upaya ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini terhambat aksesnya karena faktor ekonomi maupun lokasi geografis.
Meskipun jadwal pendaftaran sudah direncanakan pada Juni 2026, implementasi penuh layanan ini masih menunggu penetapan regulasi teknis lebih mendalam. Agus Ramdhani menambahkan bahwa sosialisasi dari dinas terkait dijadwalkan akan segera dilaksanakan untuk memberikan rincian prosedur kepada publik.
